Dukung Program Prioritas Nasional : Pendidikan dan Kesehatan, BBPK-APDN IV Makassar Gelar Diklat Penyusunan Rencana Aksi SPM 2026.

Makassar – Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintahan Dalam Negeri (BBPK-APDN IV) Makassar menyelenggarakan Diklat Penyusunan Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Angkatan I dan Angkatan II Tahun 2026. Kegiatan ini secara resmi dibuka pada Senin (2/2/2026).

Diklat tersebut dibuka oleh Kepala BBPK-APDN IV Makassar, Sugiarto, S.E., M.Si., dan diikuti oleh pejabat administrator, pengawas, serta pelaksana pemerintah daerah yang menangani urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan dan kesehatan.

Penyelenggaraan diklat ini merupakan bagian dari upaya mendukung program prioritas nasional dalam peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Melalui penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah daerah diharapkan mampu memastikan terpenuhinya hak dasar masyarakat atas layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas, merata, dan berkeadilan.

Melalui diklat ini, para peserta dibekali kompetensi dalam menyusun dokumen perencanaan dan rencana aksi penerapan SPM yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Penyusunan perencanaan diharapkan lebih berbasis kebutuhan riil masyarakat serta selaras dengan target nasional di bidang pendidikan dan kesehatan.

BBPK-APDN IV Makassar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas aparatur daerah agar implementasi SPM, khususnya pada sektor pendidikan dan kesehatan, dapat berjalan optimal serta berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian program prioritas nasional.