Tingkatkan Profesionalisme Pengawas Daerah, BBPK APDN IV Kemendagri Gelar Pelatihan Penjenjangan PPUPD Ahli Pertama.

MAKASSAR – Balai Besar Pengembangan Kompetensi Aparatur Pemerintaha Dalam Negeri IV Kementerian Dalam Negeri secara resmi memulai penyelenggaraan Pelatihan Penjenjangan Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (PPUPD) Ahli Pertama. Kegiatan yang dipimpin oleh Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar, Bapak Sugiarto, SE., M.Si., CACP, bersama Bapak Andi Massalinri, AP, M.Si selaku Koordinator Penyelenggara ini, menjadi langkah strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang akuntabel dan transparan.

Dalam pengarahannya, Kepala PPSDM menekankan bahwa jabatan PPUPD memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap urusan pemerintahan berjalan sesuai koridor peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, pelatihan ini tidak hanya difokuskan pada penguatan kompetensi teknis semata, namun juga menitikberatkan pada pembentukan integritas, moralitas, serta semangat kebangsaan yang tinggi bagi setiap aparatur pengawas.

Pelatihan ini diselenggarakan sebagai wadah untuk menanamkan pemahaman mendasar mengenai tugas dan fungsi PPUPD. Melalui rangkaian materi yang telah disusun, para peserta diharapkan mampu mengenali berbagai isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta membangun etika profesi yang kuat sebelum terjun lebih dalam ke jenjang profesionalisme yang lebih tinggi.

Salah satu poin penting yang ditekankan dalam pembukaan kegiatan ini adalah perubahan paradigma pengawasan yang harus bersifat konstruktif. Peran PPUPD saat ini menuntut aparatur untuk mampu memberikan solusi atas berbagai dinamika yang terjadi di daerah, sehingga pengawasan tidak lagi dipandang sebagai ajang mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya membantu perangkat daerah menemukan jalan keluar terbaik demi kepentingan publik.

Menghadapi tantangan tata kelola pemerintahan yang semakin kompleks, para peserta juga didorong untuk menguasai literasi digital. Pemanfaatan teknologi informasi dan data digital dinilai sangat krusial dalam mendukung akurasi serta transparansi hasil pengawasan. Dengan integrasi teknologi tersebut, diharapkan fungsi pengawasan dapat berjalan lebih cepat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Selain aspek teknis, kegiatan ini juga menjadi momentum bagi para PPUPD dari berbagai daerah untuk membangun jejaring kolaborasi. Pertukaran pengalaman dan praktik terbaik antar-peserta diharapkan mampu melahirkan inovasi pengawasan yang lebih efektif di daerah masing-masing. Semangat kebersamaan ini menjadi modal penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan pengawasan di seluruh wilayah kerja PPSDM Regional Makassar.

Sebagai penutup pengarahan, ditegaskan kembali bahwa integritas tetap menjadi fondasi utama yang tidak boleh ditawar. Kompetensi teknis yang tinggi tidak akan memiliki makna tanpa dibarengi dengan integritas yang kokoh sebagai benteng dari segala bentuk penyimpangan. Seluruh peserta diharapkan mengikuti pelatihan ini dengan penuh tanggung jawab sebagai bekal untuk menjalankan amanah dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kinerja pemerintahan daerah.