Realisasi Belanja Kemendagri hingga 7 Februari 2025 Capai Rp159 Miliar, BPSDM Teratas.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencatat realisasi belanja sebesar Rp159 miliar hingga 7 Februari 2025. Angka ini setara dengan 3,33% dari total pagu anggaran sebesar Rp4,79 triliun. Capaian ini masih berada di bawah rata-rata nasional, yang tercatat sebesar 4,70%.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kemendagri menjadi satuan kerja dengan realisasi tertinggi di lingkungan kementerian, mencapai 8,70%. Capaian ini menempatkan BPSDM di peringkat pertama dalam serapan anggaran di internal Kemendagri. Salah satu unit BPSDM yang berperan aktif dalam realisasi anggaran adalah Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Regional Makassar. Sebagai lembaga yang berfokus pada pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN), PPSDM Makassar terus mengoptimalkan program pelatihan dan pendidikan bagi ASN di berbagai daerah, yang berdampak pada percepatan realisasi anggaran.

Selain menjalankan tugasnya dalam meningkatkan kapasitas ASN, PPSDM Makassar juga berkomitmen terhadap transparansi dalam penggunaan anggaran. Dengan memastikan bahwa setiap program pelatihan berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi peserta, PPSDM Makassar turut mendukung efektivitas belanja negara. Langkah ini selaras dengan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM di sektor pemerintahan melalui pemanfaatan anggaran yang optimal.
Di sisi lain, terdapat dua direktorat jenderal di Kemendagri yang realisasi anggarannya masih di bawah rata-rata nasional, yakni Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda) dan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil).

Pemerintah terus mendorong percepatan realisasi belanja di seluruh kementerian dan lembaga guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta efektivitas program prioritas. Dengan pencapaian saat ini, Kemendagri diharapkan dapat mengoptimalkan penyerapan anggaran dalam beberapa bulan ke depan untuk memastikan target pembangunan dapat tercapai, sekaligus meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara.

Sumber Data :  OM-SPAN Kemenkeu 7 Februari 2025